SUBSTITUSI IMPOR DAN PINJAMAN LUAR NEGERI

SUBSTITUSI IMPOR DAN PINJAMAN LUAR NEGERI

SUBSTITUSI IMPOR DAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Kebijakan yang diambil pemerintah negara sedang berkembang diarahkan kepada pembangunan ekonomi negara. Sehingga masalah yang yang dirumuskan adalah menentukan alat yang paling efektif guna mencapai tujuan atau target yang telah di tentukan dalam rencana pembangunan ekonomi, untuk itu diperlukan sekali banyak kapital. Kenyataannya negara sedang bekembang minim akan kapital daripada kebutuhan pembangunannya. Karena negara tersebut tidak mempunyai dan belum dapat membuat sendiri alat kapital yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan itu, maka terpaksa mendatangkan dari negara yang telah maju industrinya. Oleh karena itu diperlukanlah alat pembayaran luar negeri atau devisa. Devisa dapat diperoleh diantaranya:

Dengan mengekspor barang ke luar negeri.

  • Dengan menarik pinjaman atau kredit dari luar negeri.
  • Dengan bantuan atau hadiah yang diterima negara tersebut dari negara lain.
  • Dengan menarik kapital asing untuk diinvestasikan langsung di dalam negeri.

Sumber devisa yang utama dari sektor ekspor barang dan jasa serta dari pinjaman luar negeri. Bagi negara berkembang kemampuan untuk mendapatkan devisa sangat kecil. Karena, barang yang diekspor terutama berwujud produksi primer, sehingga nilai tukar yang dipunyainya relatif rendah bahkan selalu menurun.

Menurunnya nilai tukar karena menurunnya permintaan akan prdouksi primer tersebut, sedangkan penawaran meningkat karena bertambahnya produksi primer dibeberapa negara penghasil, dan juga bertambah banyaknya barang-barang sintetis. Untuk itu karena ekspor produksi primernya tidak mencukupi sedangkan pembangunan tetap harus dilaksanakan maka negara tersebut terpaksa mencari jalan lain yaitu berupa pinjaman luar negeri yang dapat digunakan untuk melaksanakan industrialisasi terutama dibidang industri substitusi impor.

 

Kemudian, pembayaran kembali pinjaman luar negeri

itu dapat dibiayai dengan behasilnya pendirian industri substitusi impor. Dapat pula pembayaran kembali pinjaman luar negeri melalui pinjaman dari negeri lain, tetapi ini tidak efektif, tidak mempunyai efek yang positif bagi kestabilan dan pembangunan ekonomi negara. Pinjaman luar negeri dapat pula dibiayai dengan penarikan pajak oleh pemerintah yang dalam prosesnya akan mengurangi penguranagn tingkat konsumsi atau tingkat investasi.

 

Ekspor dan pinjaman luar negeri saling mengisi, dan pembangunan ekonomi negara berkembang selalu membutuhkan kapital dari luar negeri. Bila pertambahan impor tidak dapat ditutup dengan hadiah dan pinjaman luar negeri maka negara tersebut harus meaikkan volume ekspornya. Bagi negara sedang berkembang disamping mengekspor produks primer yang semakin besar jumlahnya, juga harus mengembangkn ekspor dalam bentuk barang yang telah diproses. Tetapi kesulitannya, selalu ada proteksi tarif dari negara yang lebih maju dalam mengimpor barang dari negara yang sedang berkembang.

 

SEGI POSITIF DAN NEGATIF PINJAMAN LUAR NEGERI

1. Segi positif

Merupakan sumber yang tidak sedikit peranannya dalam pembangunan ekonomi negara termasuk pembangunan industri substitusi impor.

2. Segi negatif

Negara menjadi terikat akan suatu kewajiban, yaitu kewajiban membayar kembali pinjaman yang berupa pinjaman pokok dan bunganya. Kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadi berkuang. Sejarah Masyarakat Indonesia Pra Aksara : Ciri, Metode dan Periodisasi

Jadi, devisa yang diperoleh dari hasil ekspr tidak dapat digunakan untuk mengimpor barang yang penting melainkan harus digunakan untuk membayar kembali pinjaman luar negeri. Dengan demikian akan terjadi purchasing power atau penurunan daya beli barang di dalam negeri.

 

Pinjaman luar negeri dapat pula berwujud barang-barang

yang disediakan untuk diimpor dengan pinjaman yang diberikan kepada negara debitor. Hal ini kurang menguntungkan bagi negara peminjam (debitor) karena penggunannya sangat terikat pada daftar barang yang disediakan, dan sering terjadi ketidaksesuaian antara barang yang disediakan dengan negara peminjam. Jadi, negara peminjam terpaksa harus mengimpor barang yang kurang sesuai dengan kebutuhannya. Barang yang dapat diimpor itu sendiri merupakan barang-barang yang berlebihan di negara-negara pemberi pinjaman (kreditor).

Sumber Materi : https://guruips.co.id/